Menilik Mal Pelayanan Publik di Kota ‘The Spirit of Java’

oleh

SURAKARTA – Hampir setahun Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Kota Surakarta hadir melayani masyarakat. Setiap hari terus didatangi warga untuk mengurus berbagai urusan perizinan maupun non-perizinan.

Meski di tengah pandemi, pengunjung yang datang ke MPP yang berlokasi di kota berjuluk ‘The Spirit of Java’ ini dapat mencapai 150 orang per hari. Jumlah ini juga dibatasi jika terjadi penumpukan pengunjung pada jam operasional 08.00-15.00 untuk hari Senin hingga Kamis, dan pukul 08.00-11.00 di hari Jumat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta Toto Amanto menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. “Kami terus berkomitmen meningkatkan pelayanan di Kota Surakarta,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah gerai yang paling banyak menerima permohonan, bisa mencapai setengah jumlah masyarakat yang hadir dalam satu hari. Selain Disdukcapil, layanan yang paling banyak didatangi adalah layanan dari Kepolisian yaitu SIM, SKCK, dan lainnya, serta pelayanan DPMPTSP sendiri.

Sejak diresmikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 28 Agustus tahun lalu, belum ada penambahan pelayanan. Berdasarkan data yang ada, MPP Kota Surakarta memiliki total 377 jenis layanan, yang terdiri dari 184 pelayanan OPD Kota Surakarta, 177 pelayanan dari instansi vertikal, 11 pelayanan dari BUMN/D, dan empat pelayanan dari swasta.

Namun dalam waktu dekat terdapat dua instansi yang akan bergabung, yakni layanan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Negeri. ”Pelayanan Hak Kekayaan dan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM, agar teman-teman yang punya usaha kecil dan menengah punya hak paten dan tidak perlu mengurus jauh-jauh. Kemudian Kejaksaan juga akan gabung. Nanti jika surat keputusan sudah ditandatangani Pak Walikota, sudah tinggal launching,” jelasnya.

Disampaikan bahwa proses bergabungnya instansi vertikal, BUMN/D serta swasta tidaklah mudah. Namun dengan komitmen pimpinan dalam hal ini Walikota Surakarta dan pimpinan instansi, maka kerja sama tersebut berjalan lancar. Menurut Toto secara administrasi layanan, tanggung jawab diserahkan ke tiap-tiap OPD, namun untuk teknis penyelenggaraan merupakan kewenangan DPMPTSP.

Selain bertujuan menghadirkan kemudahan dan efisiensi waktu, MPP juga memberi kemudahan investor untuk dapat berinvestasi di Kota Surakarta. “Perda-nya (peraturan daerah) akan disempurnakan sehingga peluang berinvestasi di Solo akan lebih besar lagi,” jelasnya.

Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat bagi pemohon maupun petugas layanan di lingkungan MPP. Dimulai dari penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, maupun pemberlakukan jaga jarak.

Pihaknya juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. MPP yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta ini dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum disabilitas, mulai dari area parkir, akses menuju gedung, toilet, kursi roda, serta petugas yang mendampingi. Sementara fasilitas lain seperti tempat bermain anak, pojok baca, musala, dan ruang laktasi yang berada di lantai basement.

MPP Surakarta memiliki 5 lantai, dimana pada lantai pertama difungsikan sebagai tempat pelayanan 21 OPD, lantai dua untuk pelayanan instansi vertikal dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara lantai tiga untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan lantai teratas difungsikan sebagai ruang pertemuan.

Kemudahan pelayanan yang dihadirkan MPP turut dirasakan oleh masyarakat. Krisna Amos (45) warga Kelurahan Kerten menceritakan bahwa tempat serta fasilitas yang ditawarkan MPP sangat bagus dan nyaman. Kemudian perihal pelayanan yang didapatkan juga cepat, dan mudah. Ia mengaku bahwa mengetahui keberadaan MPP dari kantor Disdukcapil, yang meminta dirinya dapat langsung ke MPP untuk penggantian data di KTP.

“Pelayanannya bagus sekali, tempat duduk nyaman, tidak berdempetan dan tidak antri banyak. Pelayanannya cepat sekali, tidak sampai lima menit permintaan saya sudah selesai,” ujarnya.

Sebelum MPP hadir, ia mempunyai harapan bahwa ada kantor atau tempat yang mempermudah keperluan masyarakat. Hal itu terjawab dengan berdirinya MPP Surakarta sekaligus berada di lokasi strategis. Ia pun berharap agar gedung MPP dapat dirawat dan ditingkatkan pelayanannya agar pengunjung merasa nyaman.

Warga Surakarta lainnya Eko Budi Santoso (38) berpendapat keberadaan MPP dipusat kota Surakarta memberi kemudahan akses. Sebelum MPP dibangun, kepengurusan izin masih terpisah- pisah. Hal tersebut dirasa sangat tidak efisien dalam segi waktu. “Kalau dulu sebelum ada MPP kita pindah-pindah tempat untuk pengurusannya. Tapi sekarang lebih enak, kita datang ke satu tempat, semua sudah ada dalam satu wadah, jadi lebih mudah,” ujarnya.

Dari segi fasilitas, Eko merasakan pelayanan yang ramah dari para petugas, kemudian ruang tunggu yang nyaman, serta fasilitas penunjang lain yang sudah dirasa baik. Ia berharap agar kedepan MPP dapat semakin maju dan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya Kota Surakarta. (byu/HUMAS MENPANRB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.